Lompat ke konten utama
Universitas.id
Daftar gratis Masuk

Profesi

Analis Kebijakan Publik

Analis kebijakan publik mengkaji masalah publik, menilai pilihan kebijakan berdasarkan data, dan menyusun rekomendasi bagi pengambil keputusan.

Sehari-hari mengerjakan apa?

Analis kebijakan publik bekerja pada tahap sebelum dan sesudah kebijakan dibuat. Sebelum kebijakan ditetapkan, ia merumuskan masalah, mengumpulkan data dan bukti, menelaah peraturan yang ada, membandingkan praktik di daerah atau negara lain, menghitung perkiraan biaya dan dampak, lalu menyusun beberapa opsi kebijakan beserta konsekuensinya. Setelah kebijakan berjalan, ia memantau pelaksanaan dan mengevaluasi apakah tujuan tercapai. Pekerjaannya melibatkan banyak diskusi dengan pemangku kepentingan, mulai dari pejabat, pelaku usaha, akademisi, sampai kelompok masyarakat yang terdampak. Hasil kerjanya berbentuk naskah akademik, kertas kebijakan, laporan evaluasi, atau bahan paparan. Tempat kerjanya meliputi kementerian dan pemerintah daerah, lembaga penelitian kebijakan, organisasi nonpemerintah, lembaga donor, unit riset perusahaan, dan lembaga legislatif. Jenjang kariernya berkembang dari asisten peneliti atau analis muda ke analis kebijakan madya, koordinator program, hingga jabatan fungsional analis kebijakan di instansi pemerintah. Profesi ini cocok bagi orang yang senang membaca, kuat menulis, dan sabar dengan proses politik yang lambat. Kurang cocok bagi yang ingin melihat hasil kerja langsung terlaksana, karena rekomendasi terbaik pun bisa tidak diadopsi karena pertimbangan lain.

Tugas utama

  • Merumuskan masalah kebijakan berdasarkan data
  • Mengumpulkan data sekunder dan hasil penelitian
  • Menelaah peraturan dan kebijakan yang berlaku
  • Mewawancarai pemangku kepentingan
  • Menganalisis opsi kebijakan beserta biaya dan dampaknya
  • Menyusun kertas kebijakan dan naskah akademik
  • Memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
  • Mempresentasikan rekomendasi kepada pengambil keputusan

Keterampilan yang dipakai

Teknis

  • Analisis kebijakan publik
  • Metode penelitian sosial
  • Analisis data kuantitatif dan kualitatif
  • Analisis regulasi
  • Evaluasi program
  • Penulisan kertas kebijakan

Non-teknis

  • Berpikir kritis
  • Komunikasi tertulis yang jernih
  • Kemampuan mendengar berbagai kepentingan
  • Kesabaran pada proses panjang
  • Netralitas analisis

Jalur pendidikannya

S1 Administrasi Publik, Ilmu Politik, Ekonomi, atau Sosiologi (±4 tahun) → asisten peneliti atau staf program → analis kebijakan di instansi, lembaga kajian, atau organisasi nonpemerintah → S2 kebijakan publik untuk jenjang lanjutan.

Sertifikasi atau izin yang biasanya diperlukan

  • Sertifikasi jabatan fungsional analis kebijakan untuk jalur pemerintahan

Jurusan yang mengarah ke sini

Kampus yang membuka jurusannya

Program studi terbit dengan data paling lengkap. Bukan peringkat.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah harus jadi pegawai negeri untuk bekerja di bidang ini?

Tidak. Lembaga kajian, organisasi masyarakat sipil, universitas, dan lembaga internasional juga membutuhkan analis kebijakan di luar jalur pemerintahan.

Apakah perlu kemampuan statistik?

Sangat membantu. Banyak analisis kebijakan memerlukan pembacaan data survei, indikator pembangunan, dan evaluasi dampak program.

Apakah pekerjaan ini berpihak secara politik?

Analis kebijakan yang kredibel menjaga netralitas metodologi. Rekomendasinya dinilai dari kualitas bukti, bukan dari kedekatan dengan kelompok tertentu.

Sumber: Kompilasi Universitas.id Diperbarui deskripsi disusun sendiri, bukan salinan sumber mana pun

Jelajahi selengkapnya

Simpan kampus favorit dan lihat hasil lengkapmu.

Daftar gratis